Home / Tak Berkategori

UMP 2025 Naik 6,5 Persen, lebih besar dari kenaikan sebelumnya

- Tim

Sabtu, 30 November 2024 - 03:53 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

bnewsmedia.id Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan rata-rata kenaikan upah minimum buruh 2025 sebesar 6,5 persen atau lebih tinggi dari rata-rata kenaikan tahun ini yang sebesar 3,6 persen, dengan asumsi rerata upah minimum 2024 adalah Rp3,1 juta, maka rerata upah minimum pekerja tahun depan adalah Rp3,3 juta.

“Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli) mengusulkan kenaikan upah minimum 6 persen. Namun setelah membahas juga dan laksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 6,5 persen,” ujar Prabowo usai menggelar rapat terbatas bersama menteri terkait di Kantor Presiden, Jumat (29/11).

Ketentuan rinci terkait besaran upah minimum akan diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan.
Menurut Prabowo, kesejahteraan buruh adalah hal penting. Karenanya upaya perbaikan kesejahteraan buruh terus dilakukan.

ADVERTISEMENT

IKLAN
DEVTECH INDONESIA
SOFTWARE DEVELOPMENT

Punya Ide
Aplikasi?

Wujudkan ide digital Anda bersama tim developer profesional.

devtech.app
BUSINESS DASHBOARD Overview
PROJECT 128
USER 8.4K
WEB APP MOBILE APP CUSTOM SYSTEM
Dari aplikasi sederhana hingga sistem skala besar.
KONSULTASI GRATIS →

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain kenaikan upah minimum, pemerintah juga menyiapkan beragam bantuan mulai dari program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, hingga program keluarga harapan (PKH).

“Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini,” terang Prabowo.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang upah minimum akan keluar Rabu (4/12). Dia berharap pemda segera menyusul dengan peraturan daerah masing-masing.

“Kita kejar sesudah ini kan gubernur tetapkan UMP, kemudian UMK, termasuk upah minimum sektoral. Target kami di internal ya kita sebelum 25 Desember,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia berharap pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait kenaikan upah minimum ini. Kemnaker berencana membuat sosialisasi ke pemda tentang kebijakan ini.

“Karena tadi kondisinya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya semoga kita dapat sinergi yang baik,” ujarnya.

Follow WhatsApp Channel bnewsmedia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalan Pengalihan Proyek Jembatan Guguak Malalo Membahayakan, Di Mana Tanggung Jawab Pelaksana?
LBH Fiat Justitia Gencar Sosialisasikan Pengenalan Hukum ke Masyarakat*
Polemik Hukum Gibran, Roni Pasla Soroti Opsi Mundur dan Etika Kenegarawanan
PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,
DPC Hanura Tanah Datar Bertekad Raih 4 Kursi di Pemilu Mendatang
Peringati Hari Santri 2026, Tanah Datar Salurkan Bantuan Pendidikan Rp100 Juta
Ombudsman Panggil Kadis PMDPPKB hingga Camat Batipuh Selatan, Dugaan Penolakan Ranji Warga Batu Taba Disorot
Duet Alfiano dan Habibie Torehkan Medali di Nomor Duoble 15 Bola Putra

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:45 WIB

Jalan Pengalihan Proyek Jembatan Guguak Malalo Membahayakan, Di Mana Tanggung Jawab Pelaksana?

Rabu, 11 November 2026 - 19:53 WIB

LBH Fiat Justitia Gencar Sosialisasikan Pengenalan Hukum ke Masyarakat*

Selasa, 10 November 2026 - 22:46 WIB

Polemik Hukum Gibran, Roni Pasla Soroti Opsi Mundur dan Etika Kenegarawanan

Jumat, 6 November 2026 - 20:38 WIB

PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,

Rabu, 4 November 2026 - 17:12 WIB

DPC Hanura Tanah Datar Bertekad Raih 4 Kursi di Pemilu Mendatang

Berita Terbaru

Hukum

PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,

Jumat, 6 Nov 2026 - 20:38 WIB