JAKARTA bnewsmedia.id – Polemik hukum yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali membuka perdebatan mengenai batas antara kepastian hukum, legitimasi konstitusional, dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara. Di tengah perkembangan perkara terkait dokumen administrasi pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024, muncul pula wacana mengenai kemungkinan pengunduran diri sebagai pilihan politik.

Praktisi hukum Roni Pasla, S.H., memandang pengunduran diri dapat dipertimbangkan sebagai langkah kenegarawanan apabila polemik yang berkembang terus memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Menurutnya, jabatan publik tidak semata-mata bertumpu pada legitimasi formal melalui mekanisme hukum. Ada tanggung jawab moral yang harus dijaga oleh setiap pejabat negara, terutama ketika persoalan yang menyertainya telah berkembang menjadi perdebatan nasional.

Putusan Pengadilan dan Kepastian Hukum

Dalam perspektif hukum, perkembangan perkara Gibran perlu dibaca secara cermat dengan membedakan kewenangan dan substansi putusan masing-masing lembaga peradilan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA. Namun, MK juga menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang menjadi objek sengketa.

Kedua putusan tersebut memiliki objek dan konsekuensi hukum yang berbeda. Putusan MA mengenai keabsahan dokumen administrasi tidak dengan sendirinya merupakan putusan pemberhentian Wakil Presiden.

Roni menilai, perkembangan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum. Setiap putusan pengadilan wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai ruang lingkup kewenangannya. Namun, kepatuhan terhadap putusan hukum juga perlu berjalan beriringan dengan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat.

Pengunduran Diri dan Tanggung Jawab Kenegarawanan

Bagi Roni Pasla, pengunduran diri bukan semata-mata persoalan kalah atau menang dalam pertarungan politik. Opsi tersebut dapat dilihat sebagai keputusan politik yang mempertimbangkan kepentingan lebih luas, terutama ketika polemik berkepanjangan berpotensi menyita perhatian publik dari agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tradisi kenegarawanan, kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Karena itu, seorang pejabat negara dituntut tidak hanya memahami batas-batas kewenangan konstitusional, tetapi juga mempertimbangkan dampak keputusan politiknya terhadap stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.

“Pengunduran diri tidak selalu harus dimaknai sebagai pengakuan atas kesalahan hukum. Dalam situasi tertentu, keputusan tersebut dapat menjadi pilihan politik yang menunjukkan tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara,” demikian pandangan yang disampaikan dalam argumentasi Roni Pasla.

Meski demikian, pengunduran diri Wakil Presiden bukan tindakan yang dapat dilepaskan dari mekanisme konstitusi. Pasal 8 UUD 1945 mengatur konsekuensi apabila Wakil Presiden berhenti dalam masa jabatannya, termasuk mekanisme pengisian jabatan yang kosong melalui MPR.

Dengan demikian, setiap wacana pengunduran diri harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, bukan sekadar tekanan opini atau dinamika politik.

Hak Mantan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum

Persoalan lain yang turut disoroti adalah hak-hak administratif dan keuangan setelah seseorang tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Ketentuan tersebut juga mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, termasuk rumah kediaman, kendaraan, serta hak administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, penerapan hak tersebut tetap harus memperhatikan status dan dasar hukum pemberhentian yang bersangkutan. Pengunduran diri tidak boleh serta-merta diasumsikan otomatis memenuhi seluruh persyaratan hak setelah masa jabatan berakhir.

Dengan kata lain, persoalan hak mantan pejabat negara harus dipisahkan dari perdebatan mengenai legitimasi politik maupun substansi sengketa dokumen pendidikan.

Antara Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik

Pandangan Roni Pasla memperlihatkan adanya ruang diskusi antara pendekatan hukum positif dan etika penyelenggaraan negara.

Di satu sisi, konstitusi memberikan landasan mengenai kedudukan, kewenangan, serta mekanisme pemberhentian Wakil Presiden. Di sisi lain, jabatan publik juga mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Opsi pengunduran diri, dalam perspektif tersebut, merupakan wacana politik yang dapat diperdebatkan secara terbuka. Namun, keputusan akhirnya tetap berada dalam ranah pribadi dan politik pejabat yang bersangkutan serta harus dijalankan sesuai mekanisme konstitusional.

Pada akhirnya, polemik ini bukan hanya menyangkut kedudukan seorang pejabat, melainkan juga menguji bagaimana negara menegakkan kepastian hukum, menjaga integritas lembaga, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kekuasaan.

(Redaksi)

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Tim