bnewsmedia.id Jakarta – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap mengungkap peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya bermula dari upaya melumpuhkan antivirus Windows Defender. Tiga hari kemudian, sistem bobol.
Sebelumnya, PDNS 2 disebut mengalami gangguan sejak 20 Juni. Ini membuat sejumlah layanan publik lumpuh, termasuk imigrasi.

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menuturkan Hasil Analisis Forensik Sementara menemukan adanya upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.

“Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus filesystem penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan,” ungkap Ariandi, dikutip dari siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (25/6).

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan pemerintah Indonesia tidak mudah ditakut-takuti oleh penyerang sistem Pusat Data Nasional (PDN) yang membuat layanan publik terganggu. Sekalipun, pelaku peretasan PDN meminta tebusan sebanyak 8 juta dollar AS atau setara Rp 131 miliar. “Tentu saja kita enggak demikian gampang bisa ditakut-takuti begitu ya,” ujar Nezar saat ditemui di Bentera Budaya Jakarta, Selasa (25/6/2024) malam.

“Karena begini, yang diserang ini kan critical infrastructure. Infrastruktur yang sangat penting ya. Misalnya ini kan data center milik negara lah untuk melayani publik. Jadi serangan terhadap critical infrastructure saya kira juga serangan buat kepentingan nasional kita,” tuturnya. Maka dari itu, kata Nezar, yang pemerintah coba lakukan adalah mitigasi dan penyelidikan. Dia menyebut tindakan-tindakan lain akan diambil setelahnya.

“Yang jelas ada layanan publik yang terganggu. Untuk itu kami sudah menyatakan meminta maaf kepada masyarakat. Terutama yang layanannya terganggu akibat serangan dari ransomware ini. Terutama di layanan imigrasi kemarin yang membuat orang ngantre sampai 3 jam itu,” imbuh Nezar.(**bn)