JAKARTA bnewsmedia.id – Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi dan literasi keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden secara khusus meminta agar Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan rekening bagi masyarakat.

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat bersama Presiden.

Pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai salah satu basis dalam menyiapkan rekening tersebut.

Data tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia (BI), khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Langkah tersebut diharapkan membuat identitas masyarakat dapat terhubung dengan ekosistem pembayaran secara lebih terintegrasi.

Bansos Bisa Disalurkan Langsung

Kepemilikan rekening tersebut juga diproyeksikan mempermudah pemerintah menyalurkan bantuan sosial maupun berbagai program lainnya secara langsung kepada masyarakat.

Dengan sistem tersebut, bantuan pemerintah diharapkan dapat masuk langsung ke rekening penerima sehingga proses penyaluran menjadi lebih terarah.

Selain itu, sistem pembayaran digital melalui QRIS juga akan menjadi bagian dari ekosistem yang disiapkan pemerintah.

Airlangga mengatakan langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional.

Berdasarkan data survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen.

Sementara tingkat literasi keuangan tercatat 69,57 persen.

Pemerintah menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kedua indikator tersebut, terutama dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Dorong Ekonomi Digital

Kepemilikan rekening secara luas juga dapat memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional.

Masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan perbankan, tetapi juga dapat lebih mudah menerima bantuan, melakukan transaksi digital, serta memanfaatkan berbagai layanan keuangan formal.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat membuat akses keuangan semakin merata sekaligus memperkuat efektivitas berbagai program ekonomi dan sosial.

Namun, mekanisme teknis mengenai pembukaan rekening, cakupan masyarakat yang akan menjadi sasaran, serta tahapan pelaksanaannya masih perlu disiapkan lebih lanjut oleh pemerintah bersama lembaga dan perbankan terkait.

Dengan demikian, arahan Presiden Prabowo tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong masyarakat masuk lebih jauh ke dalam ekosistem keuangan formal.

Sumber: Sekretariat Presiden, ANTARA, dan keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Sekretariat Presiden, ANTARA, dan keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.