DPRD SAMPAIKAN 22 REKOMENDASI ATAS LKPJ 2021

- Tim

Selasa, 26 April 2022 - 17:08 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Tanah datar,

Sebanyak 22 rekomendasi disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar  atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2021, pada Rapat Paripurna DPRD, Senin  (25/4) di ruang sidang utama DPRD Tanah Datar di Pagaruyung.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra diikuti 24 orang anggota yang hadir serta dihadiri Forkopimda, Sekretaris, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan Camat se-Tanah Datar.

ADVERTISEMENT

IKLAN
DEVTECH INDONESIA
SOFTWARE DEVELOPMENT

Punya Ide
Aplikasi?

Wujudkan ide digital Anda bersama tim developer profesional.

devtech.app
BUSINESS DASHBOARD Overview
PROJECT 128
USER 8.4K
WEB APP MOBILE APP CUSTOM SYSTEM
Dari aplikasi sederhana hingga sistem skala besar.
KONSULTASI GRATIS

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Peyampaian rekomendasi hasil kesepakatan bersama anggota DPRD Tanah Datar sebanyak 22 rekomendasi dibacakan melalui juru bicara Wakil Ketua Saidani, antara pemerintah daerah diharapkan untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial mulai dari kevalitan data dan kelayakan penerima manfaat sehingga bantuan pemerintah tepat pada sasaran.

 

Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta untuk secapatnya menyelesaikan permasalahan  tapal batas mulai nagari, kecamatan sampai kabupaten, melakukan evaluasi kinerja terhadap beberapa OPD terkhusus Dinas Pendidikan melalui kebijakan dan instruksi mengakibatkan terpengaruhnya proses pendidikan di Tanah Datar.

 

Selanjutnnya, Saidani sampaikan, Pemda agar meningkatkan pengawasan dan antisipasi  bersama dalam menyikapi maraknya narkoba dan penyakit sosial masyarakat di wilayah Tanah Datar, kegiatan pembanguan infrastruktur jalan-jalan untuk dapat melakukan terobosan guna peningkatan kelancaran akses ke Tanah Datar.

 

Sementara Bupati Eka Putra sampaikan, rekomendasi DPRD merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

 

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021, telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya bagi kepentingan segenap lapisan masyarakat. “Keberhasilan yang dicapai, merupakan hasil kerjasama semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan di daerah dan stakeholders lainnya,” ungkap bupati.

 

Lebih lanjut Bupati katakan, selaku kepala daerah tiada henti-hentinya menghimbau jajarannya untuk senantiasa meningkatkan kinerja, dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas demi kemajuan Luhak Nan Tuo dan kepemimpinan dengan tetap melanjutkan program-program yang baik sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya.

 

Pada kesempatan tersebut, Eka Putra juga sampaikan pada tahun ini pemerintah kabupaten Tanah Datar memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari BPK RI,  Peringkat II Kategori Kabupaten atas Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar Termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten, yang realisasi pendapatannya tertinggi ada triwulan 1 (Satu) Pada Tahun 2022.

 

Di akhir sambutan Bupati sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya pembangunan secara moril maupun materil kepada pemerintahan di Tanah Datar. (FA/LAP)

Follow WhatsApp Channel bnewsmedia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta BRI-BSI Siapkan Rekening untuk Warga, Bansos Bakal Langsung Masuk?
Gaji ASN Pemda Dipindah ke Bank BUMN? Ini Kata Menkeu Purbaya
Ironi di Sumbar: 2.000 Mobil Dinas dan 3.890 Kendaraan ASN Nunggak Pajak Rp6,3 Miliar
43 Ribu Korban Keracunan MBG, Kini Pertanyaan Besarnya Bukan Lagi Soal Makanan
Rp237 Miliar dalam Kasus KPR Fiktif Karawang, Rp42,5 Miliar Sudah Disita—Siapa Lagi yang Akan Terseret?
Radius Bahaya Gunung Anak Krakatau 3 Km, Ini Wilayah yang Harus Dihindari
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, PVMBG Ungkap Kondisi Terkini dan Bahaya yang Mengintai
Farid AlKausar: Semoga Whisnu Suryadi Amanah dan Bawa Inovasi di PN Batusangkar

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 11:00 WIB

Prabowo Minta BRI-BSI Siapkan Rekening untuk Warga, Bansos Bakal Langsung Masuk?

Selasa, 8 September 2026 - 10:57 WIB

Gaji ASN Pemda Dipindah ke Bank BUMN? Ini Kata Menkeu Purbaya

Senin, 7 September 2026 - 15:11 WIB

Ironi di Sumbar: 2.000 Mobil Dinas dan 3.890 Kendaraan ASN Nunggak Pajak Rp6,3 Miliar

Senin, 7 September 2026 - 08:52 WIB

Rp237 Miliar dalam Kasus KPR Fiktif Karawang, Rp42,5 Miliar Sudah Disita—Siapa Lagi yang Akan Terseret?

Minggu, 6 September 2026 - 21:43 WIB

Radius Bahaya Gunung Anak Krakatau 3 Km, Ini Wilayah yang Harus Dihindari

Berita Terbaru

Environment

Pantau Kualitas Udara Sumatera Barat Secara Real-Time

Selasa, 8 Sep 2026 - 12:54 WIB