Padang Panjang Raih Anugerah Kota Informatif dari KI Sumbar

- Tim

Rabu, 19 November 2025 - 10:34 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

PADANG bnewsmedia.id — Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi dengan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat. Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Padang Panjang sebagai Kota Informatif.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, didampingi Ketua KI Sumbar Musfi Yendra dan anggota Mona Sisca, kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, pada Selasa (18/11/2025) malam.

Penilaian Anugerah KIP dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengisian kuesioner pada aplikasi e-Monev hingga presentasi langsung di KI Sumbar.

ADVERTISEMENT

IKLAN
DEVTECH INDONESIA
SOFTWARE DEVELOPMENT

Punya Ide
Aplikasi?

Wujudkan ide digital Anda bersama tim developer profesional.

devtech.app
BUSINESS DASHBOARD Overview
PROJECT 128
USER 8.4K
WEB APP MOBILE APP CUSTOM SYSTEM
Dari aplikasi sederhana hingga sistem skala besar.
KONSULTASI GRATIS →

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Wali Kota Allex Saputra mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam peningkatan keterbukaan informasi publik di Padang Panjang.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pengelolaan informasi publik. Dengan keterbukaan informasi yang baik, indeks KIP dapat meningkat dan mendorong terwujudnya good governance,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi memberikan apresiasi kepada KI Sumbar atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di berbagai badan publik.

“Upaya KI Sumbar telah mendorong badan publik dan PPID untuk memperkuat komitmen keterbukaan informasi,” katanya.

Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, menyampaikan bahwa Anugerah KIP merupakan bentuk penghargaan sekaligus dorongan bagi badan publik untuk terus memperbaiki layanan informasi.

“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan dan budaya kerja untuk mewujudkan Sumatera Barat yang madani,” ujarnya.

Selain Pemerintah Kota Padang Panjang, sejumlah instansi di daerah tersebut juga meraih predikat Badan Publik Informatif, di antaranya Pengadilan Agama, Bawaslu, KPU, dan BPS Padang Panjang.

Kegiatan ini turut dihadiri Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Maryulis Max, Pranata Humas Harry Sulistio, serta Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Padang Panjang, Rifnaldi.

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Kominfo Padang Panjang

Follow WhatsApp Channel bnewsmedia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalan Pengalihan Proyek Jembatan Guguak Malalo Membahayakan, Di Mana Tanggung Jawab Pelaksana?
LBH Fiat Justitia Gencar Sosialisasikan Pengenalan Hukum ke Masyarakat*
Polemik Hukum Gibran, Roni Pasla Soroti Opsi Mundur dan Etika Kenegarawanan
PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,
DPC Hanura Tanah Datar Bertekad Raih 4 Kursi di Pemilu Mendatang
Peringati Hari Santri 2026, Tanah Datar Salurkan Bantuan Pendidikan Rp100 Juta
Ombudsman Panggil Kadis PMDPPKB hingga Camat Batipuh Selatan, Dugaan Penolakan Ranji Warga Batu Taba Disorot
Duet Alfiano dan Habibie Torehkan Medali di Nomor Duoble 15 Bola Putra
Pemerintah Kota Padang Panjang meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari KI Sumbar tahun 2025, menegaskan konsistensinya sebagai Kota Informatif. Penghargaan diserahkan kepada Wakil Wali Kota Allex Saputra di Padang.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:45 WIB

Jalan Pengalihan Proyek Jembatan Guguak Malalo Membahayakan, Di Mana Tanggung Jawab Pelaksana?

Rabu, 11 November 2026 - 19:53 WIB

LBH Fiat Justitia Gencar Sosialisasikan Pengenalan Hukum ke Masyarakat*

Selasa, 10 November 2026 - 22:46 WIB

Polemik Hukum Gibran, Roni Pasla Soroti Opsi Mundur dan Etika Kenegarawanan

Jumat, 6 November 2026 - 20:38 WIB

PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,

Rabu, 4 November 2026 - 17:12 WIB

DPC Hanura Tanah Datar Bertekad Raih 4 Kursi di Pemilu Mendatang

Berita Terbaru

Hukum

PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,

Jumat, 6 Nov 2026 - 20:38 WIB