bnewsmedia.id, Tanah Datar – Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dibawah kepemimpinan Bupati Eka Putra dan Wakil bupati Richi Aprian menyatakan keberatan atas draf dari Menkopolhukam.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Tanah datar Irwan S,Sos,M,Si kepada Bnewsmedia.id ,Senin (29/3)diruang kerjanya.
Keberatan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah datar ini terkait dengan tidak dimasuknya nama daerah Luhak Nan Tuo dari Draf Inpres tentang percepatan pembangunan Monumen Bela Negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita mengajukan keberatan ini,karena Nama Kabupaten Tanah Datar tidak masuk kedalam draf percepatan pembangunan monumen bela negara,padahal menurut sejarah perjuangan PDRI sempat singgah di sebuah rumah di Lareh aie Jorong Seroja Nagari Lubuk Jantan kecamatan Lintau buo Utara,dan dari rumah itulah disebarkan informasi bahwa Indonesia masih ada melalui Radio YBJ 6I,”Ungkap Irwan.
Menurutnya,Sebagai tempat penyebar informasi terkait keberadaan NKRI dimata dunia melalui radio YBJ 6 ,Tanah datar merupakan tempat urat nadi perjuangan NKRI dalam mempertahankan kemerdekaan,kabupaten Tanah datar salah satu tempat yang fundamental sejarah perjuangan PDRI.
“Jika Tanah datar tidak dimasukan kedalam draft tersebut tentu akan memutus sejarah dari perjuangan PDRI “ungkapnya.
Bahkan lanjut Irwan,Gubernur Sumatera Barat Hasan Basri Durin pada tahun 1996 telah menanda tangani prasasti di lareh Aie Lubuk jantan.
“Dengan data dan fakta ini,Kita berharap agar Kementrian Polhukam untuk mengkaji ulang dan memasukan kabupaten tanah Datar bersama Bukittinggi,Agam, dan 50 Kota serta Solok selatan kedalam draft percepatan pembangunan Monumen Bela Negara”Tutupnya .(FA/LAP)
