PEMKAB TANAH DATAR AJUKAN KEBERATAN KE KEMENKOPOLHUKAM

- Tim

Senin, 29 Maret 2021 - 11:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Kepala Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar Irwan,S,Sos,MSi

Kepala Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar Irwan,S,Sos,MSi

bnewsmedia.id, Tanah Datar – Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dibawah kepemimpinan Bupati Eka Putra dan Wakil bupati Richi Aprian menyatakan keberatan atas draf dari Menkopolhukam.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Tanah datar Irwan S,Sos,M,Si kepada Bnewsmedia.id ,Senin (29/3)diruang kerjanya.

Keberatan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah datar ini terkait dengan tidak dimasuknya nama daerah Luhak Nan Tuo dari Draf Inpres tentang percepatan pembangunan Monumen Bela Negara.

ADVERTISEMENT

IKLAN
DEVTECH INDONESIA
SOFTWARE DEVELOPMENT

Punya Ide
Aplikasi?

Wujudkan ide digital Anda bersama tim developer profesional.

devtech.app
BUSINESS DASHBOARD Overview
PROJECT 128
USER 8.4K
WEB APP MOBILE APP CUSTOM SYSTEM
Dari aplikasi sederhana hingga sistem skala besar.
KONSULTASI GRATIS →

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita mengajukan keberatan ini,karena Nama Kabupaten Tanah Datar tidak masuk kedalam draf percepatan pembangunan monumen bela negara,padahal menurut sejarah perjuangan PDRI sempat singgah di sebuah rumah di Lareh aie Jorong Seroja Nagari Lubuk Jantan kecamatan Lintau buo Utara,dan dari rumah itulah disebarkan informasi bahwa Indonesia masih ada melalui Radio YBJ 6I,”Ungkap Irwan.

Menurutnya,Sebagai tempat penyebar informasi terkait keberadaan NKRI dimata dunia melalui radio YBJ 6 ,Tanah datar merupakan tempat urat nadi perjuangan NKRI dalam mempertahankan kemerdekaan,kabupaten Tanah datar salah satu tempat yang fundamental sejarah perjuangan PDRI.
“Jika Tanah datar tidak dimasukan kedalam draft tersebut tentu akan memutus sejarah dari perjuangan PDRI “ungkapnya.

Bahkan lanjut Irwan,Gubernur Sumatera Barat Hasan Basri Durin pada tahun 1996 telah menanda tangani prasasti di lareh Aie Lubuk jantan.

“Dengan data dan fakta ini,Kita berharap agar Kementrian Polhukam untuk mengkaji ulang dan memasukan kabupaten tanah Datar bersama Bukittinggi,Agam, dan 50 Kota serta Solok selatan kedalam draft percepatan pembangunan Monumen Bela Negara”Tutupnya .(FA/LAP)

Follow WhatsApp Channel bnewsmedia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalan Pengalihan Proyek Jembatan Guguak Malalo Membahayakan, Di Mana Tanggung Jawab Pelaksana?
LBH Fiat Justitia Gencar Sosialisasikan Pengenalan Hukum ke Masyarakat*
Polemik Hukum Gibran, Roni Pasla Soroti Opsi Mundur dan Etika Kenegarawanan
PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,
DPC Hanura Tanah Datar Bertekad Raih 4 Kursi di Pemilu Mendatang
Peringati Hari Santri 2026, Tanah Datar Salurkan Bantuan Pendidikan Rp100 Juta
Ombudsman Panggil Kadis PMDPPKB hingga Camat Batipuh Selatan, Dugaan Penolakan Ranji Warga Batu Taba Disorot
Pastikan Tampil Di Porprov Sumbar

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:45 WIB

Jalan Pengalihan Proyek Jembatan Guguak Malalo Membahayakan, Di Mana Tanggung Jawab Pelaksana?

Rabu, 11 November 2026 - 19:53 WIB

LBH Fiat Justitia Gencar Sosialisasikan Pengenalan Hukum ke Masyarakat*

Selasa, 10 November 2026 - 22:46 WIB

Polemik Hukum Gibran, Roni Pasla Soroti Opsi Mundur dan Etika Kenegarawanan

Jumat, 6 November 2026 - 20:38 WIB

PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,

Rabu, 4 November 2026 - 17:12 WIB

DPC Hanura Tanah Datar Bertekad Raih 4 Kursi di Pemilu Mendatang

Berita Terbaru

Hukum

PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,

Jumat, 6 Nov 2026 - 20:38 WIB