Sekitar pukul 11.52 WIB pada Kamis siang, galodo menghantam kawasan Jembatan Kembar Silaiang — Gerbang Kota Padang Panjang. Akses jalan nasional Padang–Padang Panjang pun tertutup total akibat timbunan material tanah, batu, lumpur, dan kayu.

Akibatnya jalur utama penghubung Padang ↔ Padang Panjang (melalui Lembah Anai) lumpuh total: kendaraan dari kedua arah tidak dapat melintas.

Tidak hanya jalan: arus galodo dilaporkan menghantam pemukiman dan rumah warga di bantaran sungai / pinggir jalan di sekitar kawasan. Beberapa rumah disebut “terbawa arus galodo”.

Korban evakuasi dan kerusakan: per Kamis sore, minimal enam korban selamat telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit — lima ke RS Yarsi, satu ke RSUD Kota Padang Panjang — dengan luka serius di kaki dan tubuh.

Namun, sejumlah warga lainnya hingga saat ini belum ditemukan — petugas gabungan (TNI/Polri/BPBD/Tagana/Relawan) terus melakukan pencarian.

Tim gabungan — melibatkan instansi seperti BPBD Kota Padang Panjang, TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, serta relawan — langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi, pertolongan korban, penanganan darurat, dan pengamanan lokasi.

Ambulans dari Pemkot dan Puskesmas dikerahkan ke lokasi untuk merujuk korban ke rumah sakit.

Akses jalan nasional melalui Gerbang Kota / Jembatan Kembar Silaiang ditutup sementara oleh polisi sebagai upaya mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan warga.

Pemerintah menghimbau masyarakat — terutama yang tinggal di daerah bantaran sungai, lereng bukit, dan lokasi rawan longsor — untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari area terdampak, dan mengikuti instruksi resmi.

Warga agar tunda perjalanan ke wilayah Padang-Padang Panjang via Lembah Anai hingga dinyatakan aman. Hindari jalur yang tertimbun atau rawan longsor.

Media, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat luas agar membantu — terutama dalam bentuk logistik, medis, sandang, dan tempat penampungan sementara — bagi warga terdampak.

Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan ikuti arahan resmi pemerintah dan instansi terkait agar tidak memicu kepanikan atau kesalahpahaman.

Sekitar pukul 11.52 WIB pada Kamis siang, galodo menghantam kawasan Jembatan Kembar Silaiang — Gerbang Kota Padang Panjang. Akses jalan nasional Padang–Padang Panjang pun tertutup total akibat timbunan material tanah, batu, lumpur, dan kayu.

Akibatnya jalur utama penghubung Padang ↔ Padang Panjang (melalui Lembah Anai) lumpuh total: kendaraan dari kedua arah tidak dapat melintas.

Tidak hanya jalan: arus galodo dilaporkan menghantam pemukiman dan rumah warga di bantaran sungai / pinggir jalan di sekitar kawasan. Beberapa rumah disebut “terbawa arus galodo”.

Korban evakuasi dan kerusakan: per Kamis sore, minimal enam korban selamat telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit — lima ke RS Yarsi, satu ke RSUD Kota Padang Panjang — dengan luka serius di kaki dan tubuh.

Namun, sejumlah warga lainnya hingga saat ini belum ditemukan — petugas gabungan (TNI/Polri/BPBD/Tagana/Relawan) terus melakukan pencarian.

Tim gabungan — melibatkan instansi seperti BPBD Kota Padang Panjang, TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, serta relawan — langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi, pertolongan korban, penanganan darurat, dan pengamanan lokasi.

Ambulans dari Pemkot dan Puskesmas dikerahkan ke lokasi untuk merujuk korban ke rumah sakit.

Akses jalan nasional melalui Gerbang Kota / Jembatan Kembar Silaiang ditutup sementara oleh polisi sebagai upaya mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan warga.

Pemerintah menghimbau masyarakat — terutama yang tinggal di daerah bantaran sungai, lereng bukit, dan lokasi rawan longsor — untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari area terdampak, dan mengikuti instruksi resmi.

Warga agar tunda perjalanan ke wilayah Padang-Padang Panjang via Lembah Anai hingga dinyatakan aman. Hindari jalur yang tertimbun atau rawan longsor.

Media, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat luas agar membantu — terutama dalam bentuk logistik, medis, sandang, dan tempat penampungan sementara — bagi warga terdampak.

Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan ikuti arahan resmi pemerintah dan instansi terkait agar tidak memicu kepanikan atau kesalahpahaman.