“Heran! Harga Barang Impor Rp117 Ribu, Dijual Rp50 Juta” – Menkeu Purbaya Ungkap Modus Under-Invoicing

- Tim

Sabtu, 15 November 2025 - 07:13 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Jakarta, bnewsmedia.id – Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu) mengungkap kejanggalan besar dalam praktik impor barang ke Indonesia. Saat melakukan kunjungan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya pada Selasa, 11 November 2025, ia menemukan sebuah mesin impor yang tercatat hanya senilai US$ 7 (sekitar Rp 117 000) — namun di marketplace lokal barang serupa dijual di kisaran Rp 40–50 juta.

Modus ini disebut sebagai under-invoicing, yakni pelaporan nilai barang yang jauh di bawah harga sebenarnya dengan tujuan menekan biaya bea masuk dan pajak impor — yang berarti penerimaan negara berpotensi merugi besar.

Menkeu Purbaya menyatakan keprihatinannya atas temuan tersebut:

ADVERTISEMENT

IKLAN
DEVTECH INDONESIA
SOFTWARE DEVELOPMENT

Punya Ide
Aplikasi?

Wujudkan ide digital Anda bersama tim developer profesional.

devtech.app
BUSINESS DASHBOARD Overview
PROJECT 128
USER 8.4K
WEB APP MOBILE APP CUSTOM SYSTEM
Dari aplikasi sederhana hingga sistem skala besar.
KONSULTASI GRATIS →

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Waktu periksa kontainer ada yang menarik harganya kayak murahan – masa harga barang sebagus itu cuma US$7 … di marketplace Rp40-50 juta. Nanti di-cek lagi.”

Dalam kunjungan lapangan itu, Purbaya juga meninjau pengoperasian alat pemindai peti kemas atau container scanner yang baru dipasang kurang dari dua minggu lalu. Ia mengapresiasi inisiatif tersebut namun menegaskan bahwa sistem pengawasan harus terus diperkuat agar praktik manipulasi impor tidak terus berlanjut.

Untuk menindaklanjuti, Kemenkeu bersama Bea Cukai akan melakukan:

  • Pemeriksaan ulang seluruh kontainer impor yang dicurigai nilai fakturnya di bawah wajar.

  • Integrasi data pemeriksaan lapangan dengan sistem pusat berbasis IT untuk meningkatkan transparansi.

  • Kolaborasi antar-instansi untuk memperkuat regulasi dan pengawasan atas impor barang modal atau industri berat.

Dengan langkah ini, Kemenkeu berharap dapat memperkuat penerimaan negara, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang impor dengan harga jebakan yang merugikan.


Tentang Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, dan pengawasan kepabeanan serta cukai, guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan nasional.

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Istimewah

Follow WhatsApp Channel bnewsmedia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalan Pengalihan Proyek Jembatan Guguak Malalo Membahayakan, Di Mana Tanggung Jawab Pelaksana?
LBH Fiat Justitia Gencar Sosialisasikan Pengenalan Hukum ke Masyarakat*
Polemik Hukum Gibran, Roni Pasla Soroti Opsi Mundur dan Etika Kenegarawanan
PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,
DPC Hanura Tanah Datar Bertekad Raih 4 Kursi di Pemilu Mendatang
Peringati Hari Santri 2026, Tanah Datar Salurkan Bantuan Pendidikan Rp100 Juta
Ombudsman Panggil Kadis PMDPPKB hingga Camat Batipuh Selatan, Dugaan Penolakan Ranji Warga Batu Taba Disorot
Pastikan Tampil Di Porprov Sumbar
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menemukan mesin impor tercatat senilai Rp117 ribu namun dijual di marketplace Rp50 juta, ungkap praktik under-invoicing di pelabuhan Tanjung Perak.Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menemukan mesin impor tercatat senilai Rp117 ribu namun dijual di marketplace Rp50 juta, ungkap praktik under-invoicing di pelabuhan Tanjung Perak.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:45 WIB

Jalan Pengalihan Proyek Jembatan Guguak Malalo Membahayakan, Di Mana Tanggung Jawab Pelaksana?

Rabu, 11 November 2026 - 19:53 WIB

LBH Fiat Justitia Gencar Sosialisasikan Pengenalan Hukum ke Masyarakat*

Selasa, 10 November 2026 - 22:46 WIB

Polemik Hukum Gibran, Roni Pasla Soroti Opsi Mundur dan Etika Kenegarawanan

Jumat, 6 November 2026 - 20:38 WIB

PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,

Rabu, 4 November 2026 - 17:12 WIB

DPC Hanura Tanah Datar Bertekad Raih 4 Kursi di Pemilu Mendatang

Berita Terbaru

Hukum

PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,

Jumat, 6 Nov 2026 - 20:38 WIB