Niniak Mamak 4 Nagari Datangi DPRD Tanah Datar

- Tim

Rabu, 4 November 2020 - 10:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Niniak mamak 4 Nagari Audiensi dengan DPRD Tanah Datar

Niniak mamak 4 Nagari Audiensi dengan DPRD Tanah Datar

bnewsmedia.id Tanah Datar – Sekitar 45 orang ninik mamak dan tokoh masyarakat dari 4 nagari mendatangi Kantor DPRD Tanah Datar di Pagaruyung, Batusangkar.
Mereka terdiri dari KAN Padang Laweh Malalo, Guguk Malalo, KAN Bungo Tanjung dan Batipuh Baruh. Kemudian BPRN, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Kedatangan mereka diterima oleh Ketua DPRD Rony Mulyadi Datuk Bungsu, Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, Ketua Komisi 1 Benny Remon, Wakil Ketua Komisi 1 Nova Hendria, anggota komisi 1 Herman Sugiarto, Kamrita Kamal.

Mereka mendesak dicabutnya sertifikat di tanah ulayat kaum milik Malalo yang berada di Jorong Rumbai, Nagari Padang laweh Malalo dan Jorong Kapuh, Nagari Bungo Tanjung.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, mereka juga menyayangkan sikap Pemda Tanah Datar yang tidak juga menyelesaikan masalah tersebut. “Kami dari Malalo Tigo Jurai, Bungo Tanjung dan Batipuh Baruh sudah bersurat sejak 20 Oktober 2020 untuk meminta audiensi dengan bupati tapi hingga kini tidak ada jawaban pasti. Sejak awal, ninik mamak kami bersedia duduk bersama tapi tidak ada tanggapan hingga kini dan sertifikat terus terbit,” kata Indrawan, juru bicara dari Malalo Tigo Jurai.

Ia meminta pemerintah daerah bertindak untuk menyelesaikan pokok persoalan itu bukan sekedar menyuruh masyarakat menahan diri.

Sertifikat itu diterbitkan oleh BPN Tanah Datar di wilayah ulayat Padanglaweh Malalo dan Bungo Tanjung.

Tidak tanggung-tanggung, ulayat Malalo dan Bungo Tanjung yang disertifikatkan diduga mencapai 60 hektar.

Ia menduga sertifikat keluar melalui proses yang tidak sesuai fakta lokasi. Setelah sertifikat dibuat langsung dibeli oleh investor.

Ia menyatakan, BPN tidak punya wewenang menentukan tapal batas administratif tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan negeri tetangga.
Ninik mamak keempat nagari tersebut juga menolak pemakaian peta Belanda untuk dijadikan dasar penetapan wilayah. “Di Minangkabau, batas dan ulayat jelas kewenangan ninik mamak,” katanya.

Selain mendesak pencabutan sertifikat, rombongan juga mendesak agar pemerintah segera menetapkan batas nagari secara administrasi. “Kami sama sekali tidak mau ada konflik. Ini bukan masalah antar nagari tetapi dengan oknum-oknum,” katanya.

Selain itu, ninik mamak dan perwakilan masyarakat Malalo Tigo Jurai sudah ada juga membacakan pernyataan sikap dan tuntutan. Diantaranya mendesak pemerintah mencabut semua sertifikat di tanah ulayat seluas 60 hektar, tetapkan batas administrasi dan mengusut keterlibatan semua oknum yang terlibat. Pernyataan tersebut disertai ancaman akan menutup operasional PLTA Singkarak jika tuntutan tidak ditanggapi oleh pihak yang berwenang.

Perwakilan Bungo Tanjung Yudhistira Datuk Majo Basa memaparkan awal terjadinya konflik itu hingga saat ini. Ia mengatakan, pihak sudah lama menginginkan pertemuan antar ninik mamak namun hingga saat ini tidak juga terlaksana. “Di Minangkabau, ulayat dan batas nagari ditentukan oleh ninik mamak bukan oleh BPN atau peta peta Belanda,” katanya.

Ia juga menyebut, jika tidak kunjung ada penyelesaian, mereka akan mencari jalan sendiri. “Kami tidak mau ada konflik,” katanya. (**Nas)

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel bnewsmedia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rakerwil Amphibi Jatim 2025 Perkuat Komitmen Lingkungan Hidup
Wapres Iran di Pecat Presiden Iran Masoud Pezeshkian karena naik Kapal Pesiar ke Antartika
Agusrimanda, S.Sy Gagas Klinik Sanang di Kecamatan Tanjung Emas untuk Cegah Stunting
Khatam Al-Qur’an ke-I dan Wisuda Wakaf Hafizh ke-II UPT SMPN 1 Tanjung Emas
Kaukus Lingkungan Hidup Bekasi Raya Sorot Ekologi 3 TPA di Bekasi
Amphibi Peduli, Berbagi TJSL Ramadhan 1446 H/2025 M Ciptakan Masyarakat Peduli Lingkungan di Puluhan Lokasi Masalah Sampah
Safari Ramadhan 1446 Hijriah, Anggota DPRD Provinsi Sumbar H.Rony Mulyadi, S.E.Dt.Bungsu Kunjungi Masjid Raya Saruaso
Kadis LH Kabupatén Bekasi Ditetapkan Menjadi Tersangka, Sejumlah Aktifis Lingkungan Beri Apresiasi Terhadap KLH

Berita Terkait

Minggu, 29 Juni 2025 - 16:53 WIB

Rakerwil Amphibi Jatim 2025 Perkuat Komitmen Lingkungan Hidup

Selasa, 24 Juni 2025 - 01:54 WIB

Wapres Iran di Pecat Presiden Iran Masoud Pezeshkian karena naik Kapal Pesiar ke Antartika

Sabtu, 14 Juni 2025 - 16:17 WIB

Agusrimanda, S.Sy Gagas Klinik Sanang di Kecamatan Tanjung Emas untuk Cegah Stunting

Minggu, 27 April 2025 - 16:25 WIB

Kaukus Lingkungan Hidup Bekasi Raya Sorot Ekologi 3 TPA di Bekasi

Kamis, 27 Maret 2025 - 06:43 WIB

Amphibi Peduli, Berbagi TJSL Ramadhan 1446 H/2025 M Ciptakan Masyarakat Peduli Lingkungan di Puluhan Lokasi Masalah Sampah

Berita Terbaru

Environment

Rakerwil Amphibi Jatim 2025 Perkuat Komitmen Lingkungan Hidup

Minggu, 29 Jun 2025 - 16:53 WIB

Opini & Cerita

PLTS Terapung Singkarak Pupuskan Harapan Nelayan

Sabtu, 28 Jun 2025 - 08:36 WIB