Resmi, MK Hapus Ambang Batas 4%, apakah PSI bisa melenggang ke senayan?

- Penulis

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

bnewsmedia.id Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen suara sah nasional. MK menilai ketentuan tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024. Dan, tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra saat bacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Juga :  Lembaga Lingkungan Amphibi galakan Ramadhan berbagi, TJSL dari berbagai pelaku usaha

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Perludem. Perludem menyebut ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. MK kemudian menyatakan ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. MK sependapat dengan sejumlah dalil yang diajukan oleh Perludem.

Untuk diketahui, dalam gugatannya, Perludem minta MK menyatakan penghitungan ambang batas dilakukan dengan cara membagi bilangan 75 persen dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan.

Permintaan lain, yakni dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen itu menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan.

penghapusan ambang batas itu berlaku untuk Pemilu 2029. MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi UU Pemilu. (**bn)

Berita Terkait

Lembaga Lingkungan Amphibi galakan Ramadhan berbagi, TJSL dari berbagai pelaku usaha
Siap berlibur lebaran 2024? Berikut Event-Event Di Sumatera Barat yang dapat kamu kunjungi
Berikut Jumlah Zakat Fitrah beras dan uang di sejumlah Provinsi Indonesia
Ganjar Ogah Jadi Mentri Prabowo, Gibran : Yang Nawari Siapa?
RUU Desa Resmi Jadi Undang-Undang, Kepala Desa Resmi Jabat 8 Tahun
Live Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
Indonesia Obrak Abrik Gawang Vietnam di kandangnya sendiri pada Kualifikasi Piala Dunia 2026
Bombardir Bendungan dan Sumber Kelistrikan, Rusia: itu sebagai serangan balasan

Berita Terkait

Sabtu, 6 April 2024 - 09:35 WIB

Lembaga Lingkungan Amphibi galakan Ramadhan berbagi, TJSL dari berbagai pelaku usaha

Senin, 1 April 2024 - 21:38 WIB

Siap berlibur lebaran 2024? Berikut Event-Event Di Sumatera Barat yang dapat kamu kunjungi

Senin, 1 April 2024 - 10:52 WIB

Berikut Jumlah Zakat Fitrah beras dan uang di sejumlah Provinsi Indonesia

Sabtu, 30 Maret 2024 - 06:02 WIB

Ganjar Ogah Jadi Mentri Prabowo, Gibran : Yang Nawari Siapa?

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:59 WIB

RUU Desa Resmi Jadi Undang-Undang, Kepala Desa Resmi Jabat 8 Tahun

Selasa, 26 Maret 2024 - 22:11 WIB

Indonesia Obrak Abrik Gawang Vietnam di kandangnya sendiri pada Kualifikasi Piala Dunia 2026

Minggu, 24 Maret 2024 - 21:08 WIB

Bombardir Bendungan dan Sumber Kelistrikan, Rusia: itu sebagai serangan balasan

Kamis, 21 Maret 2024 - 15:49 WIB

Perumdam Kota Padang Panjang Raih Top BUMD dan Top CEO BUMD

Berita Terbaru