Dewan Pers Independen(DPI): Kami mendata Media bukan memverivikasi Media

- Tim

Senin, 28 September 2020 - 10:45 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

๐Ÿ™ Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Agus Salim Tanjung (Dewan Pengawas DPI) Kasihati (Ketua Presidium DPI)
Image: Grafis bnewsmedia.id

Agus Salim Tanjung (Dewan Pengawas DPI) Kasihati (Ketua Presidium DPI) Image: Grafis bnewsmedia.id

bnewsmedia.id Jakarta – Maraknya permasalahan kriminalisasi yang menimpa insan pers yang mayoritas dari media cetak dan online, Dewan Pers Independen mulai bekerja sesuai fungsinya melakukan perlindungan atas kebebasan pers,

Salah satu upaya Dewan Pers Independen yaitu melakukan pendataan dan pengrekrutan perusahaan media agar terdaftar di Dewan Pers Independen pada,
Senin (28/9/2020).

Ketua Pengawas Dewan Pers Independen (DPI) Agus Salim Tanjung So,si menyatakan bahwa langkah yang tepat saat ini adalah melakukan pendataan dan membuka pendaftaran bagi pemilik media cetak, online dan tv agar tetdaftar di Dewan Pers Independen (DPI).

ADVERTISEMENT

IKLAN
DEVTECH INDONESIA
SOFTWARE DEVELOPMENT

Punya Ide
Aplikasi?

Wujudkan ide digital Anda bersama tim developer profesional.

devtech.app
BUSINESS DASHBOARD Overview
PROJECT 128
USER 8.4K
WEB APP MOBILE APP CUSTOM SYSTEM
Dari aplikasi sederhana hingga sistem skala besar.
KONSULTASI GRATIS โ†’

SCROLL TO RESUME CONTENT

Agus ST juga menyampaikan bahwa tindakan kriminalisasi terhadap media kecil yang notabene UMKM,harus segera dihentikan.
Hal ini akan mengancam demokrasi serta kebebasan pers.

Dirinya juga menegaskan bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Berkembangnya demokrasi suatu bangsa, ada peran strategis pers di dalamnya yang bekerja sebagai penyampai pesan luas bagi publik, dan mempertinggi kebudayaan berdemokrasi serta menjadikan pola berpikir kritis yang sehat.

Sementara ketua presidium Dewan Pers Independen Kasihati menambahkan, kebebasan Pers dilindungi undang undang 40. tahun 99,Hentikan kriminalisasi terhadap insan Pers dan Media Media kecil yang notabene UMKM kecil,karena dapat membantu pemerintah mengurangi pengangguran yang ada,

lanjut kasihhati ,apabila ada pihak yang keberatan atas isi suatu karya jurnalistik, bisa menempuh mekanisme berjenjang, dengan membuat hak jawab, hak koreksi, atau melaporkannya ke Dewan Pers Independen(DPI) yang berhak menilai suatu karya jurnalistik,karya jurnalistik beda dengan produk Medsos itu yang harus dipahami tutur Kasihati.(**Lap)

Follow WhatsApp Channel bnewsmedia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalan Pengalihan Proyek Jembatan Guguak Malalo Membahayakan, Di Mana Tanggung Jawab Pelaksana?
LBH Fiat Justitia Gencar Sosialisasikan Pengenalan Hukum ke Masyarakat*
Polemik Hukum Gibran, Roni Pasla Soroti Opsi Mundur dan Etika Kenegarawanan
PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,
DPC Hanura Tanah Datar Bertekad Raih 4 Kursi di Pemilu Mendatang
Peringati Hari Santri 2026, Tanah Datar Salurkan Bantuan Pendidikan Rp100 Juta
Ombudsman Panggil Kadis PMDPPKB hingga Camat Batipuh Selatan, Dugaan Penolakan Ranji Warga Batu Taba Disorot
Pastikan Tampil Di Porprov Sumbar

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan ๐Ÿ˜Š

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:45 WIB

Jalan Pengalihan Proyek Jembatan Guguak Malalo Membahayakan, Di Mana Tanggung Jawab Pelaksana?

Rabu, 11 November 2026 - 19:53 WIB

LBH Fiat Justitia Gencar Sosialisasikan Pengenalan Hukum ke Masyarakat*

Selasa, 10 November 2026 - 22:46 WIB

Polemik Hukum Gibran, Roni Pasla Soroti Opsi Mundur dan Etika Kenegarawanan

Jumat, 6 November 2026 - 20:38 WIB

PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,

Rabu, 4 November 2026 - 17:12 WIB

DPC Hanura Tanah Datar Bertekad Raih 4 Kursi di Pemilu Mendatang

Berita Terbaru

Hukum

PLTS Apung di Danau Singkarak Menuai Penolakan,

Jumat, 6 Nov 2026 - 20:38 WIB